"Gelombang Mogok Nasional Mengancam Buruh Ultimatum Pemerintah Soal Upah dan UU Ketenagakerjaan!"

 

 

TRANSFORMASINUSA INFO.NET | JALARTA, ribuan buruh dari berbagai penjuru Jabodetabek membanjiri Jakarta Convention Center (JCC) pada hari ini, Rabu (30/10/2025), dalam sebuah aksi konsolidasi nasional yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi negara. Di bawah komando Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, massa aksi menuntut kenaikan upah minimum yang signifikan, antara 8,5 hingga 10,5 persen, serta mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

 

Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam orasinya yang berapi-api, menyatakan bahwa aksi ini adalah sinyal kuat bagi pemerintah dan pengusaha untuk segera berbenah diri. "Kami tidak main-main. Jika tuntutan kami diabaikan, maka jutaan buruh siap turun ke jalan dan menghentikan seluruh aktivitas produksi," tegasnya.

 

Aksi yang mengusung tema "HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah)" ini juga menyoroti sejumlah isu krusial lainnya, seperti pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pekerja Alih Daya, yang dianggap merugikan kaum buruh.

 

Pengamat ekonomi, [Nama Pengamat], menilai bahwa tuntutan buruh ini sangat beralasan, mengingat kondisi ekonomi yang semakin sulit dan biaya hidup yang terus meningkat. "Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, jika tidak ingin terjadi gejolak sosial yang lebih besar," ujarnya.

 

Namun, di sisi lain, kalangan pengusaha mengkhawatirkan dampak dari kenaikan upah yang terlalu tinggi terhadap daya saing industri nasional. [Nama Pengusaha], seorang pengusaha tekstil, mengatakan bahwa kenaikan upah yang tidak terkendali dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan gulung tikar dan meningkatkan angka pengangguran.

 

Pemerintah sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan buruh ini. Namun, sejumlah sumber di lingkungan Istana Kepresidenan mengisyaratkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.

 

Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, semua mata tertuju pada pemerintah. Apakah pemerintah akan memenuhi tuntutan buruh, atau justru memilih untuk mengambil risiko dengan menghadapi gelombang mogok nasional yang berpotensi melumpuhkan perekonomian negara? Waktu akan menjawab.(Red) Rosadi